Purwito

STANDARISASI BAMBU SEBAGAI BAHAN BANGUNAN ALTERNATIF
PENGGANTI KAYU

Oleh Purwito

Peneliti pada Bahan Bangunan Puslitbang Permukiman, Departemen Pekerjaan Umum  

Prosiding PPI Standardisasi 2008, 25 November 2008

Download file:  14 – STANDARISASI BAMBU SEBAGAI BAHAN BANGUNAN ALTERNATIF PENGGANTI KAYU 

Abstrak

Keberadaan kayu konstruksi yang semakin langka sudah banyak dibahas oleh para ahli dan pemerhati dalam berbagai forum seperti seminar, workshop, media cetak dan elektronik. Pada dasarnya, kehawatiran akan keberadaan kayu konstruksi akan berdampak pada kurangnya pasokan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan perumahan di masa mendatang.

Beberapa produksi bahan bangunan alternatif sebagai pengganti kayu untuk komponen struktur dan nonstruktur sudah banyak di produksi seperti, baja ringan (light weight steel), aluminium, PVC dll, tetapi masih mahal dan belum terjangkau oleh masyarakat menengah ke bawah bahkan untuk produk rumah massal belum dapat menurunkan harga jual rumah. Di lain pihak, bambu yang sudah lama dikenal oleh masyarakat sejak nenek moyang kita ada belum banyak disentuh, padahal bahan ini memegang peranan penting dalam kehidupan mereka dan telah dipakai untuk berbagai keperluan seperti, alat rumah tangga, musik, makanan, obat, perabotan dapur serta konstruksi bangunan (rumah, jembatan) dll.

Penelitian-penelitian yang berkaitan dengan bambu telah banyak dilakukan dan dipresentasikan dalam berbagai pertemuan ilmiah seperti seminar, workshop dll, tetapi hasil dari pertemuan ilmiah tersebut belum ada yang dimanfaatkan dalam mengarahkan penelitian bambu  di Indonesia. Hal ini disebabkan karena penelitian bambu yang dilaksanakan oleh kalangan  Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Sektor  Swasta dikerjakan secara sporadis, terpisah dan sendiri-sendiri serta belum adanya acuan yang  baku untuk dipakai sebagai rujukannya. Akhirnya sangat sedikit aktifitas ini yang ditujukan untuk  mendukung kebutuhan masyarakat serta pengusaha bambu secara langsung. Peranan bambu  sebagai bahan bangunan alternatif untuk industri berbahan kayu yang sedang menghadapi  kesulitan dalam mendapatkan bahan baku sangat sedikit sehingga Indonesia belum mendapatkan keuntungan dari bambu.

Sudah waktunya Indonesia mempunyai standar bambu yang berlaku secara nasional  dengan merujuk pada standar bambu internasional yang sudah ada seperti, ISO 22156 (2004)  dan ISO 22157-1: 2004 (E) yang disesuaikan dengan jenis bambu yang ada di Indonesia.  Langkah awal untuk maksud ini sudah dimulai dari di Puslitbang Permukiman dengan  menghadirkan para ahli/peneliti bambu dari UGM, ITB, IPB, LIPI, PROSEA dan Puslitbang  Permukiman yang hasilnya dapat dipakai sebagai informasi awal untuk langkah-langkah selanjutnya dalam merealisasikan standar bambu.

Dengan tersedianya standar bambu untuk bangunan diharapkan produk yang  menggunakan bambu dapat lebih berkualitas, lebih lama umur pakainya, seragam dalam  penggunaannya, dapat meningkatkan nilai tambah bambu sehingga dapat menggantikan peran kayu di masa mendatang.

Kata kunci: bambu bahan alternatif pengganti kayu, standarisasi bambu sebagai bahan konstruksi

I. LATAR BELAKANG

Perkembangan bahan bangunan di Indonesia khususnya untuk bahan bangunan  organik seperti kayu, sudah hampir dipastikan akan mempunyai banyak kendala baik dari keberadaan maupun kualitasnya dimasa mendatang.

Persediaan kayu untuk industri menurun drastis dari 35 juta m³ per-tahun manjadi  7 m³ per-tahun sehingga banyak pabrik pengolah kayu bangkrut karena kekurangan  bahan baku. Beberapa seminar atau workshop yang dihadiri oleh para ahli bahkan  melalui berita-berita di media masa banyak memberitakan keberadaan kayu konstruksi  sudah sangat mengkhawatirkan terutama untuk kayu konstruksi dan akan mempengaruhi laju pembangunan khususnya perumahan.

Karena banyaknya pabrik atau industri perkayuan yang bangkrut akibat dari kekurangan bahan baku, pemerintah berusaha akan memfasilitasi impor kayu dari  beberapa negara yang kini memiliki stok kayu dan menjadi eksportir di antaranya yaitu  China, Malaysia, Jepang dan beberapa negara tetangga lainnya (ungkapan staf ahli menteri kehutanan, Made Subadya dalam acara rapat koordinasi pembangunan  kehutanan se Kalimantan di Hotel Banjarmasin International). Ironis sekali, karena negara-negara tersebut dulunya adalah negara pengimpor kayu dari Indonesia.

Beberapa produksi bahan bangunan alternatif pengganti kayu untuk komponen struktur dan nonstruktur telah banyak di produksi seperti, baja ringan (light weight steel), aluminium, PVC, dll, tetapi, faktor harga masih menjadi kendala sehingga tidak  terjangkau oleh masyarakat golongan menengah ke bawah bahkan untuk rumah yang dibangun secara massal belum dapat menurunkan harga jual rumah.

Keadaan ini akan terus berlangsung selama kebutuhan akan kayu terus meningkat  sejalan dengan perkembangan pembangunan yang pesat, selama bahan pengganti  kayu belum ada padahal, kita mempunyai bambu yang merupakan bahan bangunan  yang dapat diperbarui (renewable), sudah dikenal sejak nenek moyang kita dengan  potensi yang belimpah dan belum maksimal dimanfaatkan. Sampai saat ini bambu  hanya dipakai sebagai alat rumah tangga, perabotan dapur dan konstruksi bangunan  (rumah, jembatan) dll. Untuk bahan konstruksi, bambu digunakan secara utuh dalam  bentuk bulat dengan sistem sambungan konvensional (pasak dan ijuk) tetapi sekarang  bambu diolah terlebih dahulu menjadi bahan jadi seperti, panel bambu, balok bambu, bambu lapis, dll, sehingga bentuk lebih modern dan pemakaiannya lebih praktis.

Kelebihan konstruksi tradional bambu sebetulnya sudah dibuktikan pada konstruksi rumah di daerah gempa, dimana pasca bencana (gempa) konstruksi rumah  dengan sistem rangka bambu atau kayu masih utuh berdiri sedangkan bangunan  dengan konstruksi pasangan bata atau rangka beton banyak yang runtuh berarti,  konstruksi ini sangat cocok dipakai di daerah-daerah berpotensi gempa di Indonesia karena lebih elastis terhadap gempa.

Memang ada beberapa kelemahan bambu seperti, rentan terhadap serangan hama perusak kayu (rayap, bubuk dan jamur) sehingga umurnya pendek, rentan  terhadap api, panjang dan ukurannya tidak seragam, sulit dalam penyambungannya  pada konstruksi, dll. Lebih jauh lagi bambu oleh masyarakat masih diidentikan dengan  kemiskinan karena desain yang ada masih sangat sederhana dan umumnya dibangun di pedesaan.

Kelemahan bambu tersebut sekarang sudah dapat diatasi dengan perkembangan  teknologi yang ada misalnya, dengan diawetkan untuk mencegah serangan hama  perusak kayu, diciptakan bermacam teknologi sambungan dengan menggunakan bambu atau bahan lain seperti kayu, plastik atau logam.

Permasalahan yang terjadi adalah, semua teknologi yang diciptakan tersebut  belum dapat diterapkan oleh masyarakat karena belum adanya standar/pedoman yang  dapat dipakai sebagai acuan dalam bekerja dengan bambu sehingga sulit untuk menilai  atau menentukan nilai keandalan desain konstruksi bambu. Tanpa standar maka  pemanfaatan bambu tidak dapat terukur, baik dari keseragaman maupun kualitas produknya, mengingat jenis bambu di Indonesia lebih dari 100 buah.

Pembuatan standar dapat dilakukan dalam skala prioritas sesuai dengan  kebutuhan, dengan merujuk pada hasil penelitian, standar yang sudah ada seperti, ISO  22156 dan 22157, 2004 atau technical report ISO/TR 22157-2, 2004 mengenai cara uji  fisik mekanik bambu dan manual cara test bambu di laboratorium atau standar lain  seperti pedoman konstruksi rumah bambu dengan sebelumnya disesuaikan dengan kondisi di Indonesia.

Untuk saat ini yang diperlukan adalah, Standar Bambu untuk Konstruksi Bangunan dan Teknologi Cara Pengawetan Bambu dengan cara menggabungkan teknologi  tradisional yang dianggap layak dengan teknologi modern. Diharapkan dengan adanya standar ini, bambu dapat digunakan secara optimal dengan kualitas yang memenuhi persyaratan sesuai standar yang berlaku.

II. TINJAUAN PUSTAKA

SPM merupakan singkatan dari Standar Pedoman dan Manual yang masing-masing mempunyai arti sebagai berikut:

1. Standar adalah, spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk Tata  Cara dan Metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait, dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan,  lingkunghan hidup, perkembangan iptek serta pengalaman, perkembangan masa  kini dan masa yang akan datang, untuk memperoleh manfaat yang sebesarbesarnya (PP No.102 tahun 2000).

2. Pedoman adalah, acuan yang bersifat umum yang harus dijabarkan lebih lanjut  dan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan daerah setempat (PP No.25 tahun 2000).

3. Manual adalah, acuan operasional yang penerapannya disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik setempat

SPM dikeluarkan oleh Institusi Pemerintah (Departemen PU, Perindustrian, Perhubungan dll) yang berlaku di lingkungan institusi tersebut. SPM masih berbentuk  dokumen teknis tetapi dapat diusulkan menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI) sehingga lingkup pemakainya lebih luas dan tidak menjadi milik Departemen lagi.

SNI adalah, dokumen yang berisikan ketentuan teknis, pedoman dan karakteristik  kegiatan dan produk, yang disusun dan disepakati oleh pihak pemangku kepentingan dan ditetapkan oleh BSN, sebagai acuan yang berlaku secara nasional untuk membentuk keteraturan yang optimum dalam konteks keperluan tertentu.

Agar SNI dapat diterima secara luas oleh pemangku kepentingan maka, pengembangan SNI harus memenuhi sejumlah norma seperti,

  • Terbuka bagi pemangku kepentingan yang berkeinginan untuk terlibat,
  • Transparan agar pemangku kepentingan dapat dengan mudah memperoleh semua informasi yang berkaitan dengan pengembangan SNI,
  • Tidak memihak dan konsensus agar mereka dapat menyalurkan kepentingannya dan diperlakukan secara adil,
  • Efektif karena memperhatikan kebutuhan pasar dan peraturan perundangundangan yang berlaku,
  • Koheren dengan pengembangan standar internasional untuk memperlancar perdagangan internasional,
  • Berdimensi pembangunan yakni memperhatikan kepentingan publik dan kepentingan nasional dalam meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

Tahapan-tahapan dalam pengembangan SNI

a. Tahap 1-Pemrograman

Rencana perumusan SNI diprogramkan oleh BSN yang diusulkan oleh Panitia Teknis selanjutnya disebut pantek, berdasarkan masukan dari berbagai pihak termasuk Masyarakat Standardisasi Indonesia (MASTAN) yang terdiri dari para  ahli yang mewakili pemangku kepentingan seperti produsen, konsumen dan  regulator, serta para ahli lain yang relevan atau pihak-pihak lain yang berkepentingan.

b. Tahap 2-Perumusan Rancangan SNI (RSNI)

Rancangan RSNI yang telah diprogramkan ini akan dirumuskan oleh pantek terkait melalui proses sebagai berikut;

  • Perumusan RSNI-1 oleh suatu kelompok kerja yang dibentuk oleh pantek,
  • Rapat pantek untuk membahas dan menjaring masukan dan pandangan semua anggota pantek untuk dipergunakan oleh kelompok kerja memperbaiki
    rancangan SNI (RSNI-2),
  • Rapat konsensus pantek untuk memutuskan apakah substansi RSNI-2 dapat  disepakati berdasarkan suara terbanyak. Setelah dilakukan perbaikan editorial,  rancangan SNI tersebut (RSNI-3) siap di sampaikan ke BSN untuk jajag pendapat.

c. Tahap 3-Jajak Pendapat RSNI

Pantek akan disebarluaskan oleh BSN ke pemangku kepentingan melalui organisasi MASTAN untuk jajag pendapat. Apabila mendapat dukungan dari sebagian besar pemangku kepentingan maka, setelah mengalami perbaikan nonsubstansial  berdasarkan masukan yang diperoleh rancangan tersebut (RSNI-4)  dapat memasuki tahap persetujuan. Sedangkan apabila sebagian besar dari pihak  tersebut menyatakan keberatan, maka rancangan tersebut dikembalikan ke tahap 2. Apabila seluruh pemangku kepentingan (100%) menyatakan setuju, maka  RSNI-3 tersebut dapat langsung menjadi RASNI dan ditetapkan oleh BSN menjadi SNI.

d. Tahap 4-Persetujuan RSNI

RSNI-4 akan disebarluaskan melalui MASTAN untuk voting akhir. Apabila  sebagian besar dari pemangku kepentingan menyatakan setuju, maka RSNI-4  tersebut dinyatakan “mencapai konsensus” menjadi RASNI dan dapat ditetapkan menjadi SNI  oleh BSN. Apabila sebagian besar pihak tersebut menyatakan tidak  setuju, maka rancangan tersebut dapat dikembalikan ke tahap 3 dan apabila tidak  memerlukan perubahan substansial atau, ke tahap 2 apabila ternyata masih memerlukan perbaikan substansial.

e. Tahap 5-Penetapan SNI

RASNI akan ditetapkan menjadi SNI yang berlaku di seluruh wilayah negara dan dipublikasi oleh BSN untuk dipergunakan seluas mungkin oleh pemangku kepentingan.

f. Tahap 6 -Pemeliharaan SNI

Pada tahap ini penerapan SNI yang telah ditetapkan akan dipantau oleh BSN. Apabila banyak masukan yang menyatakan bahwa suatu SNI sukar diterapkan, maka BSN dapat meminta Panitia Teknis untuk melakukan kaji-ulang terhadap SNI tersebut. Demikian pula apabila SNI telah berumur 5 tahun, maka SNI tersebut akan secara otomatis dikaji-ulang oleh Panitia Teknis.

Hasil kaji-ulang dapat menyatakan sejumlah kemungkinan;

  • SNI masih layak dipergunakan,
  • SNI masih layak dipergunakan namun memerlukan amandemen untuk melengkapi informasi atau perbaikan tertentu,
  • SNI perlu direvisi karena telah tidak layak dipergunakan namun masih diperlukan,
  • SNI perlu diabolisi karena sudah tidak diperlukan. Proses penyusunan
    amandemen dan revisi dilaksanakan melalui 5 tahapan.

Sistem Penerapan SNI

Penerapan SNI pada dasarnya bersifat sukarela, artinya kegiatan dan produk yang  tidak memenuhi ketentuan SNI tidak dilarang. Namun untuk keperluan melindungi kepentingan umum, keamanan negara, perkembangan ekonomi nasional, dan  pelestarian fungsi lingkungan hidup, pemerintah dapat saja memberlakukan SNI tertentu  secara wajib. Pemberlakuan SNI wajib dilakukan melalui penerbitan regulasi teknis oleh Instansi Pemerintah yang memiliki kewenangan untuk meregulasi kegiatan dan peredaran produk (regulator).

Perkembangan Sampai Saat Ini

Sebelum BSN dibentuk kegiatan standardisasi telah lama dilaksanakan oleh  berbagai Departemen secara sendiri-sendiri dengan norma dan tata-cara yang berbedabeda, sehingga pada saat itu kita mengenal berbagai standar sektoral.

Pada tahun 1984 pemeritah membentuk Dewan Standardisasi Nasional (DSN) untuk melebur kegiatan standardisasi sektoral tersebut kedalam kegiatan standardisasi  nasional. Pada tahun 1986 DSN berhasil membentuk kesepakatan dengan semua pihak  terkait untuk mengembangkan SNI, dimana standar sektoral yang telah ada diadopsi menjadi SNI dan baru selesai pada tahun 1994.

Pada tahun 1992 melalui SK Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT selaku Ketua DSN No.465/IV.2.06/HK.01/04/9/92, DSN juga berhasil membentuk KAN untuk mengkoordinasikan kegiatan akreditasi yang dilaksanakan oleh berbagai  departemen & LPND. Di dalam perkembangannya, keperluan adanya lembaga yang  secara khusus mengembangkan dan mengelola sistem standardisasi nasional semakin  dirasakan karena keberadaan DSN tidak dapat lagi menangani hal tersebut secara  efektif. Di dalam perkembangannya, keperluan adanya lembaga yang secara khusus  mengembangkan dan mengelola sistem standardisasi nasional semakin dirasakan  karena keberadaan DSN tidak dapat lagi menangani hal tersebut secara efektif. Oleh  karena itu pada tahun 1997, berdasarkan pandangan DSN, pemerintah menerbitkan  Keputusan Presiden No 13/1997 tanggal 26 Maret 1997 untuk membentuk BSN dan  membubarkan DSN. Pada saat BSN dibentuk jumlah SNI telah mencapai lebih dari  4000 judul yang sebagian besar merupakan hasil peleburan standar sektoral yang dilakukan oleh DSN.

III. KEBERADAAN BAHAN ORGANIK UNTUK KONSTRUKSI SAAT INI

3.1 Kayu

Di dunia konstruksi, kayu merupakan bahan bangunan yang dominan digunakan  terutama untuk konstruksi rangka yang bersifat struktur (rangka lantai, rangka dinding,  rangka atap) dan yang bersifat non struktur (penutup lantai, penutup dinding, penutup langit-langit dan penutup atap).

Kebutuhan kayu yang sangat besar akibat pembangunan khususnya perumahan,  industri kayu olahan (plywood, hardboard, dll) serta ekspor, mengakibatkan kayu  dieksploitasi secara besar-besaran dengan pola tanpa tebang pilih. Akibatnya selain  terjadi kerusakan hutan dan pencemaran lingkungan, ketersediaan kayu khususnya  kayu konstruksi semakin berkurang. Dewasa ini untuk memperoleh jenis kayu yang  umum digunakan untuk bangunan seperti, kamper, kruing, merbau, meranti, besi dll sudah mulai sulit dan kalaupun ada harganya sangat mahal.

Pemerintah telah melakukan usaha-usaha untuk mengurangi dampak kerusakan hutan sebagai penghasil kayu sebagai berikut;

  • Memberlakukan larangan ekspor kayu bulat (log) dan bahan baku serpih
    (Keputusan bersama Departemen Kehutanan dan Departemen Perindustrian dan Perdagangan sejak tahun 2001),
  • Departemen Kehutanan telah menurunkan jatah tebang tahunan (jumlah yang  boleh ditebang oleh pengusaha hutan) menjadi 6,8 juta m³ setahun (tahun 2003) dan akan diturunkan lagi menjadi 5,7 juta m³ kubik setahun ( tahun 2004),
  • Pembentukan Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK) yang bertugas untuk  melakukan penyesuaian produksi industri kehutanan dengan ketersediaan bahan baku dari hutan,
  • Berkomitmen untuk melakukan pemberantasan Illegal Logging dan juga
    melakukan rehabilitasi hutan melalui Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan  Lahan (GNRHL) yang diharapkan di tahun 2008 dapat menghutankan kembali areal seluas tiga juta hektar.

Sayangnya usaha-usaha tersebut di atas masih belum ada realisasinya karena;

  • Hingga tahun 2002 ekspor kayu bulat masih dilakukan,
  • Masih akan diberikan ijin pengusahaan hutan alam dan hutan tanaman seluas 900-an ribu hektar kepada pengusaha melalui pelelangan,
  • Belum adanya perencanaan menyeluruh untuk memperbaiki kerusakan hutan melalui rehabilitasi,
  • Belum disesuaikannya produksi industri dengan kemampuan penyediaan bahan baku kayu bagi industri olah hutan sehingga dapat mengakibatkan kegiatan penebangan hutan tanpa ijin akan terus berlangsung.
  • Hal yang terpenting dan belum dilakukan pemerintah saat ini adalah, menutup industri perkayuan Indonesia yang memiliki banyak utang.
  • Pembangunan hutan tanaman secara massal dan meluas pada tahun 1980 dan  dilansir dalam bentuk hutan tanaman industri (HTI) sejak tahun 1984 kurang  berhasil. Sasaran yang ingin dicapai dalam pengusahaan HTI tersebut adalah,  menunjang pertumbuhan industri perkayuan sehingga dapat meningkatkan ekspor  kayu olahan dan meningkatkan potensi kayu pada kawasan hutan produktif. Kenyataannya membuktikan bahwa, dari target luasan sebesar 7 Ha hanya  terealisir 2 juta ha dengan kendala kesiapan dan pengetahuan teknis para pelaku  dan hambatan non teknis padahal, jika HTI ini berhasil dapat mengurangi ketergantungan pada hutan alam.

Dengan kondisi seperti tersebut di atas maka, wajarlah jika keberadaan kayu konstruksi saat ini cukup kritis, terutama untuk memenuhi kebutuhan pembangunan perumahan yang diperuntukan bagi golongan menengah ke bawah.

3.2 Bambu

Bambu sudah dikenal oleh masyarakat sejak nenek moyang kita ada dan telah  digunakan sebagai bahan untuk keperluan sehari-hari mulai dari makanan, peralatan  rumah tangga, musik, upacara keagamaan sampai pada bangunan rumah yang mereka  tempati, sehingga di pedesaan sebagian besar masyarakatnya mempunyai rumpun bambu di pekarangannya.

Tanaman bambu Indonesia ditemukan di dataran rendah sampai pegunungan dengan  ketinggian sekitar 300 m dari permukaan air laut dan umumnya tumbuh di tempattempat terbuka dan daerahnya bebas dari genangan air.

Bambu memiliki sifat-sifat yang baik untuk dimanfaatkan, antara lain batangnya  kuat, ulet, lurus, rata, keras, mudah dibelah, mudah dibentuk dan mudah dikerjakan  serta ringan. Selain itu bambu juga relatif murah dibandingkan dengan bahan bangunan lain karena potensinya banyak dan mudah ditemukan di seluruh daerah di Indonesia.

Dari kurang lebih 1.000 species bambu dalam 80 genera, sekitar 200 species dari  20 genera ditemukan di Asia Tenggara (Dransfield dan Widjaja, 1995), sedangkan di Indonesia ditemukan sekitar 60 jenis.

Beberapa kelebihan bambu jika dipergunakan untuk komponen bangunan:

  • Merupakan bahan yang dapat diperbarui (3-5 tahun sudah dapat ditebang),
  • Murah harganya serta mudah pengerjaannya karena tidak memerlukan tenaga terdidik, cukup dengan peralatan sederhana pada kegiatan pembangunan.
  • Mempunyai kekuatan tarik yang tinggi (beberapa jenis bambu melampaui kuat tarik  baja mutu sedang), ringan, berbentuk pipa beruas sehingga cukup lentur untuk dimanfaatkan sebagai komponen bangunan rangka,
  • Rumah dari bambu cukup nyaman ditempati,
  • Masa konstruksi cukup singkat sehingga biaya konstruksi menjadi murah.

Kelemahannya adalah dalam penggunaannya kadang-kadang menemui beberapa  keterbatasan. Sebagai bahan bangunan, faktor yang sangat mempengaruhi bambu  adalah, sifat fisik bambu (bulat) yang agak menyulitkan dalam pengerjaannya secara  mekanis, variasi dimensi dan panjang ruas yang tidak seragam serta mudah diserang oleh organisme perusak seperti bubuk, rayap dan jamur.

3.3 Limbah Organik Dari Industri

Bahan limbah organik dapat berupa limbah pabrik atau bahan alam seperti;

  • Limbah Kayu merupakan hasil atau limbah penggergajian kayu yang dapat berupa serbuk gergaji, sisa potongan, kulit kayu dll,
  • Limbah Agro Industri (Sawit) merupakan limbah dari pengolahan minyak sawit (CPO) berupa TKKS (tandan kosong kelapa sawit), sekam padi dll,
  • Serat Alam yang berupa serat dari alang-alang, nenas, tebu dll.

Limbah tersebut di atas apabila akan dimanfaatkan masih harus memerlukan  proses pengolahan terlebih dahulu menjadi bentuk panel, batang dll, karena bahan  tersebut masih merupakan bahan baku dan masih perlu diproses untuk menjadi bahan jadi dengan menggunakan bahan tambahan seperti, perekat resin atau semen.

IV. MENGAPA BAMBU DIPILIH UNTUK DISTANDARKAN

4.1 Beberapa Alasan yang Menjadi Pertimbangan

a. Penggunaan bambu sangat luas untuk berbagai macam tujuan karena bambu
memiliki keunggulan sebagai bahan bangunan,

b. Bambu merupakan salah satu material yang sangat potensial untuk pemenuhan kebutuhan perumahan,

c. Bambu sebagai bahan bangunan telah diakui masyarakat dunia dengan terbitnya standard internasional (ISO),

d. Perlunya adopsi/adaptasi standard ISO tentang konstruksi bambu untuk diterapkan di Indonesia, tentunya dengan penyesuaian pada kndisi setempat .

4.2 Perkembangan Teknologi Rumah Bambu Dalam Dunia Konstruksi

Pada era sebelum tahun 1980 bambu digunakan sebagai bahan konstruksi bangunan  umum seperti, jembatan, tiang, dinding penahan tanah (bearing wall) dan bangunan  rumah tradisional, baik di pedesaan maupun di perkotaan dalam bentuk batangan  (bulat), bilah dan anyaman. Sistem sambungannya tradusional dengan menggunakan  tali ijuk, pasak dan paku. Cara pengawetannya masih dilakukan dengan cara perendaman di kolam atau sungai sehingga memerlukan waktu lama.

Pada era pendudukan Belanda dan Jepang, teknologi Barat mulai diperkenalkan
sehingga, pasangan tembok mulai dipakai khususnya pada komponen dinding penutup,  dimana adanya penggabungan antara adukan sebagai plesteran dengan bambu anyam  sebagai tulangannya. Sistem ini banyak dijumpai pada rumah-rumah jabatan serta  kantor baik di perkebunan maupun di kantor-kantor perkotaan dan kenyataannya  sampai sekarang rumah-rumah tersebut masih dapat kita temui di perkebunanperkebunan bahkan di kota dalam kondisi masih baik.

Pada era sesudah 1980 perkembangan teknologi bambu mulai berkembang  sehingga banyak produksi bahan komponen bangunan dari bambu seperti, panel bambu  dengan perekat resin (lem) dan panel berbasis semen (bamboo cement board). Selain  bahan olahan tersebut di atas bambu juga sudah mulai diproduk seperti layaknya kayu  misalnya, bambu laminasi, balok bambu, lantai parkit bambu, papan bambu sebagai bahan dasar furnitur dan lantai.

Perkembangan teknologi sudah demikian maju sehingga segala kelemahan bambu sudah dapat direkayasa dan diatasi mulai dari konstruksi, sambungan dengan  berbagai jenis konektor serta bentuk, yang memungkinkan bambu dipakai pada panjang  efektif sesuai dengan desain yang diinginkan tetapi memenuhi persyaratan teknis.  Keterbatasan bambu untuk dipakai pada bangunan-bangunan khusus yang mempunyai  tingkat kesulitan tinggi sudah dapat diatasi bahkan di beberapa negara maju, bambu  sudah dipakai sebagai bahan untuk bangunan penting seperti villa, tribun stadion, kantor bertingkat, jembatan dengan bentang lebar, dll.

Teknologi pengawetan tradisional yang tadinya menggunakan metode perendaman, pemulasan dan pengasapan, sudah mulai berkembang dengan cara  modern seperti, metode Bucherie cara grafitasi atau vertikal, tekanan udara (vacuum  pressure) yang mempercepat proses pengawetan. Begitu pula sistem  pengeringan  dengan menggunakan pengeringan di ruangan, sudah memudahkan kita untuk  mendapatkan bambu yang memenuhi syarat kekeringan sesuai yang diyaratkan untuk dipakai pada konstruksi bangunan. Saat ini untuk mendapatkan bambu dengan keawetan yang tinggi sudah mudah diperoleh bahkan dapat dilakukan oleh kita sendiri.

4.3 Mengapa Sampai Saat Ini Bambu Masih Belum Mendapat Perhatian

Masalah mendasar yang menjadi penyebab adalah:

a. Belum hilangnya konotasi masyarakat bahwa bambu dikenal sebagai bahan bangunan untuk orang miskin karena bentuk rumah sangat sederhana,

b. Hampir tidak ada fasilitas kredit dari perbankan, karena kurang yakinnya pihak perbankan,

c. Belum ada standar nasional bambu,

d. Sampai saat ini teknologi untuk membangun serta menambah umur pakai bambu  masih dilakukan dengan cara tradisional seperti yang pernah dilakukan oleh para nenek moyang kita dahulu sehingga kualitasnya masih rendah.

Keuntungan pengembangan bambu dibandingkan dengan kayu:

a. Sesuai dengan sifatnya maka akar bambu sangat solit sehingga dapat mencegah erosi jika ditanam pada daerah lereng (tepi sungai atau jurang).

b. Bambu dapat dipanen 3 (tiga) kali dalam sepuluh tahun dibandingkan dengan kayu  yang hanya satu kali sehingga dapat bekerja sepanjang tahun dengan penghasilan tetap baik di perkebunan bambu atau pada pengrajin bambu.

Di halaman berikut digambarkan ilustrasi mengenai keuntungan budidaya bambu  dibandingkan dengan kayu jika dibudidayakan secara profesional, mulai dari pola tanam, cara menebang serta penggunaan tenaga kerja selama proses tersebut  berlangsung. Dengan musim panen bambu yang lebih cepat dari kayu maka, kerusakan  hutan dapat dikurangi serta mutu kayu hutan akan lebih baik karena ada bahan lain sejenis yang dapat menggantikan fungsinya.

Gambar 1 Keuntungan Pengusaha Bambu Dibandingkan Dengan Kayu

1.4 Pembuatan Standar Bambu Internasional

  • INBAR (International Network on Bamboo and Rattan) telah menyiapkan dan mengirimkan konsep Standard International ini mulai tahun 1988.
  • Standar ini merupakan standar internasional pertama mengenai bambu, namun  demikian standar ini tidak melarang atau menggantikan dokumen /standar lainnya baik secara keseluruhan maupun bagian.
  • Naskah standar ini telah disiapkan dan didistribusikan untuk diskusi internal di  INBAR pada tahun 1998 terutama pada kelompok spesialis yang secara sukarela  meluangkan waktu dan kepakarannya untuk mengusulkan perbaikan untuk penyempurnaan.
  • Pertemuan pertama antar anggota kelompok kerja dilaksanakan di San José, Costa Rica pada tanggal 30-31 October 1998.
  • Anggotanya adalah: N.S. Adkoli, K. Ghavami, R. Gnanaharan, H.N.S. Jagadeesh,  J.J.A. Janssen, K.S. Pruthi, I.V. Ramanuja Rao, D. Sands, J.O. Siopongco, K. Stochlia, and D. Tingley.
  • Konsep standarddidiskusikan pada pertemuan ISO-TC 165 (Technical Committee on Timber Structures) pada September 1999 di Harbin, China.
  • Pada Oktober 1999 diadakan pertemuan di FPRDI, Los Baños, Philippines, yg  dihadiri wakil dari National Standard Institutes of Bangladesh, China, Colombia, Ecuador, Ethiopia, India, Indonesia, Nepal, Philippines, Tanzania, Thailand, and Vietnam.
  • Keluaran dari pertemuan ini adalah pentingnya penyempurnaan dari teks standar dan kesepakatan umum untuk mengirimkan konsep naskah ke ISO sesuai prosedur formal.
  • Selain INBAR, CIB (committee W 18 B) memiliki kontribusi yang tinggi karena turut serta dalam penyiapan pembahasan dokumen selama pertemuan W 18 B (Singapore 1987 dan Kuala Lumpur 1992)

1.5 Model Standar

1.5.1 ISO 22156 (2004) Bamboo–Design structure

Ruang lingkup standar ini adalah:

  • Struktur bangunan dari bambu dalam bentuk bulat, bambu bilah, bambu laminasi atau bambu menggunakan sambungan perekat dan sambungan mekanik,
  • Standar berdasarkan limit state design dan desain penampilan struktur,
  • Standar hanya dikaitkan dengan ketahanan mekanik, pemanfaatan dan keawetan struktur tetapi konstruksi yang menggunakan struktur komposit boleh
    dipertimbangkan untuk ditambahkan pada standar ini bila diperlukan,
  • Pelaksanaan konstruksi di lapangan pekerjaan, pembuatan komponen di pabrik dan pemasangan konstruksi dalam rangka menjaga kualitas produk serta keamanan pekerja.

1.5.2 ISO 22157-1: 2004 (E) Bamboo-Determination of Physical and Mechanical Properties-Part 1: Requirements and Part 2: Laboratory Manual

Ruang lingkup standar standar adalah:

  • Part 1 merupakan metode pengujian untuk mengevaluasi karakteristik pada sifat  fisis dan mekanis bambu seperti: kadar air, kerapatan, penyusutan, tekan, lentur, geser dan tarik.
  • Part 2 merupakan laporan teknis (technical report) yg menyediakan petunjuk  informasi bagi staf laboratorium tentang bagaimana mengerjakan pengujian sesuai part 1.
  • Standar ini mencakup pengujian pada spesimen bambu untuk mendapatkan data, sehingga dapat digunakan utk menentukan karakteristik kekuatan bahan sampai mendapatkan tegangan ijin.
  • Data tersebut dapat digunakan untuk mencari hubungan antara sifat mekanis dan  faktor lain seperti kadar air, kerapatan, tempat tumbuh, posisi sepanjang buluh, keberadaan buku (node) dan ruas (internode), dll yang berfungsi sebagai pengendali kualitas.

Di dalam standar itu tercantum keawetan bahan dan cara pengawetannya yang  mempertimbangkan, umur pakai bambu, penggunaan pada struktur, kriteria bentuk yang  diperlukan, penyesusaian dengan lingkungan sekitar, komposisi, sifat serta bentuk  bahan, bentuk komponen dan detail konstruksi, kualitas pekerja dan tingkat keahlian, cara pengukuran serta cara perawatan selama bangunan konstruksi berdiri.

Standar ini disesuaikan dengan kebutuhan seperti:

  • Struktur direncanakan dan dilaksanakan dengan menekankan pada, kemungkinan  diterima masyarakat, diharapkan dapat murah tetapi aman serta memenuhi tingkat  keamanan yang baik selama masa pelaksanaan pekerjaan serta memenuhi persyaratan keawetan sehingga murah perawatannya.
  • Konsep desain dan alternatif desain berdasarkan perhitungan analisis, pengalaman dan laporan evaluasi.
  • Desain struktur meliputi, batas yang diijinkan, sifat fisis dan mekanis bahan, desain kekuatan tarik, tekan dll, tegangan yang diijinkan serta kebisingan.
  • Sambungan antara komponen berdasarkan perhitungan analisis, dilengkapi  dengan sambungan alternatif dengan kemampuan dalam menahan beban serta  prinsip desain alternatif. Di samping itu cara pengujian, hasil uji serta petunjuk desain praktis.

V. MODEL STANDAR BAMBU YANG DIINGINKAN

Model standar bambu dapat dibuat dalam berbagai bentuk sesuai dengan kewenangan  dan skala prioritas. Konsep standar dipersiapkan dan dibuat di Departemen Pekerjaan  Umum, dalam hal ini Puslitbang Permukiman sebelum dijadikan Standar Nasional  Indonesia (SNI). Beberapa referensi yang sudah ada yang diterbitkan oleh Lembaga  Swadaya Masyarakat (LSM), kalangan Perguruan Tinggi, Institusi Pemerintah terkait serta masyarakat, dapat dijadikan acuan selama relevan dengan konteksnya.

Sebagai langkah awal, Puslitbang telah menyelenggarakan workshop mengenai kemungkinan bambu sebagai bahan konstruksi pengganti kayu untuk distandarkan, dengan mengundang pakar-pakar yang ahli dalam masalah perbambuan dari,  Universitas Gajah Mada (Prof. Morisco), Institut Pertanian Bogor (Dr. Naresworo),  Prosea (Dr. Elizabeth Wijaya), LIPI (Dr. Bambang Subiyanto), Puslitbang Permukiman (Dr. Anita dan Purwito).

Hasil dari workshop ini akan diangkat dalam forum lebih tinggi dengan para penentu  kebijakan di Departemen Pekerjaan Umum serta para ahli lain yang telah menulis karyanya di media massa.

Standar yang baik harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Melindungi pemakai dari kerugian uang dan meningkatkan mutu produk,
b. Melindungi lingkungan dari sampah atau segala polusi sesuai dengan batas yang diharuskan,
c. Keselamatan pekerja seperti, kesehatan, keamanan dan tidak menggunakan
tenaga kerja anak-anak,
d. Keselamatan penghuni dan konstruksi jika terjadi bencana seperti, gempa, angin, banjir dll,

e. Mengurangi biaya produksi tetapi produk masih memenuhi persyaratan teknis yang berlaku dan dapat bersaing dengan produk lain yang sejenis.

Standar kurang dapat dimanfaatkan apabila:

a. Impor atau mengutip dari standar luar dan tidak diadaptasikan dengan kondisi di Indonesia,

b. Tidak sejalan dengan tradisi lokal,

c. Menambah biaya (produk menjadi mahal),

d. Hanya memenuhi kebutuhan golongan atas,

e. Prioritas dalam membuat produk dari masyarakat berbeda,

f. Standar yang meng-adop (impor) dari luar tidak dapat digunakan di dalam negeri, g. Standar sering diartikan birokrasi.

Beberapa Standar dan Petunjuk Teknis yang sudah ada yang dapat dipakai sebagai pelengkap dan rujukan, antara lain:

a. ISO 22156 (2004) Bamboo–Desain struktur dan ISO 22157-1: 2004 (E) Bamboo – Determination of physical and mechanical properties-Part 1: Requirements and  Part 2: Laboratory manual dapat dipakai sebagai rujukan atau dipakai sebagai  penunjang untuk melengkapi standar bambu yang akan dibuat terutama yang  kaitannya dengan kualitas bahan. Mengingat jenis bambu yang dipakai sebagai  model adalah bambu Gua dua (monophodial) yang hanya tumbuh di negara  berempat musim maka perlu dilakukan adaptasi dengan jenis bambu (symphodial) yang ada di Indonesia walaupun cara uji tidak berbeda.

b. Petunjuk Teknis Pembuatan Rumah Bambu Plester (Puslitbang Permukimanmasih draft),

c. Teknologi Pemanfaatan Bambu untuk rumah (Heinz Flix),

d. Pengawetan bambu vertikal (Yayasan Bambu Indonesia),

e. Manual de Construction con Bambu–Universidad Nacional de Colombia, Centro de investigacion de bamboo. Hidalgo. (Colombia),

f. Bamboo Housing (Strada England),

g. Petunjuk Teknis Pengawetan Bambu cara rendaman (Puslitbang Permukiman),

h. Rumah Bambu Tahan Gempa (Humanitarian Bamboo–masih draft).

VI. PENERAPAN STANDAR BAMBU UNTUK KONSTRUKSI BANGUNAN

Penerapan standar bambu untuk konstruksi bangunan dilakukan sebagai berikut:

a. Berlaku untuk semua wilayah Indonesia,

b. Bersifat sukarela,

c. Dalam hal berkaitan dengan keselamatan, keamanan, kesehatan, pelstarian fungsi  lingkungan hidup dan/atau pertimbangan ekonomi atau tercantum dalam dokumen kontrak dapat diberlakukan wajib oleh instansi yang terkait,

d. Tata cara pemberlakuan SNI wajib diatur dengan keputusan Pimpinan Instansi teknis terkait,

e. Penerapan SNI dilakukan melalui kegiatan sertifikasi dan akreditasi,

f. Sertfikasi diberikan oleh lembaga sertifikasi/lembaga inspeksi/lembaga pelatihan/laboratorium yang diakeditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN).

VII. BEBERAPA JUDUL YANG DAPAT DIANGKAT

a. Petunjuk Teknis Penggunaan Bambu Sebagai Bahan Konstruksi Bangunan

Materi dari standar adalah, jenis bambu yang dapat dipakai, perlakuan yang diperlukan, teknik memotong, teknik menyambung, model dan bahan untuk sambungan, peralatan untuk bekerja, teknik penyambungan pada konstruksi,
ketahanan terhadap api, pemeliharaan dll.

b. Petunjuk Teknis Pengawetan dan Pengeringan Bambu

Materi dari standar adalah, jenis bahan pengawet, jenis peralatan yang dipakai, sistem pengawetan, waktu pengawetan dan pengeringan, keselamatan kerja dll.

c. Petunjuk Teknis Pembudidayaan Bambu

Materi dari standar adalah, pemilihan benih/jenis bambu, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dll.

Cara pelaksanaan pembuatan standar hampir sama dengan yang dilakukan di BSN, hanya lingkup kegiatannya masih terbatas di lingkungan Puslitbang Permukiman.

 

VIII. KEUNTUNGAN ADANYA STANDAR BAMBU

a. Merangsang para perencana bangunan untuk menggunakan bambu karena, mereka menjadi mengetahui sistem/cara penggunaannya sehingga mendukung desain bangunannya.

b. Dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan kualitas konstruksi bambu yang dalam kontrak pekerjaannya menggunakan bambu sebagai bahannya.

c. Dapat menjaga kualitas produk (quality control).

d. Menaikan nilai tambah bambu karena dapat disejajarkan dengan bahan lain yang sejenis

IX. KESIMPULAN

a. Keberadaan kayu konstruksi yang semakin langka memberikan peluang sangat besar pada bambu untuk menjadi bahan penggantinya.

b. Diperlukan database tentang sifat fisis dan mekanis bambu Indonesia dan kajian  terhadap konstruksi struktur bambu di Indonesia oleh karena itu, sudah waktunya  bambu distandarkan sesuai dengan peruntukannya, dalam rangka menggalakkan potensi lokal secara maksimal dan memberikan peluang pada petani serta  pengrajin untuk mendapatkan keuntungan dari potensi bambu yang cukup berlimpah.

c. Standar yang sudah ada khususnya ISO 22157 (2004) telah mengakomodasi cara  menentukan sifat fisis dan mekanis bambu yang berlaku untuk daerah tropis begitu pula ISO 22156 tentang desain struktural pada bambu masih bersifat umum.

d. Jika merujuk pada standar yang sudah ada harus diadaptasikan dengan beberapa  persyaratan yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia yg mencakup kekuatan (strength), masa pakai (serviceability) dan ketahanan (durability).

e. Konsep standar hasil pertemuan di Puskim perlu ditindaklanjuti dan  disempurnakan sehingga dapat diajukan ke forum lebih tinggi untuk tercapainya pembuatan standar bambu.

X. DAFTAR PUSTAKA

1. Anonim. 1978. Bamboo in construction (an Introduction), Trada Technology  Network Bamboo and Rattan (India), Department for International Development, UK

2. Anonim. Manual de Construccion con Bambu–Universidad Nacional de Columbia. Centro de Investigation de Bambu (Columbia)

3. Boughton, G.N.1989b. Standardization of Connections for Use Bamboo. Paper presented at the CIB-W18B meeting at Seatle, USA

4. ISO 22156 (2004) Bamboo–Structure Design and ISO 22157-1: 2004 (E) Bamboo- Determination of physical and mechanical properties-Part 1: Requirements and Part 2: Laboratory manual. INBAR-2004

5. Morisco. 1996. Bambu sebagai Bahan Rekayasa, Pidato Pengukuhan Jabatan Lektor Kepala Madya dalam Bidang Ilmu Teknik Sipil, Fakultas Teknik UGM

6. Sulthoni A. 1983, Petunjuk Ilmiah Pengawetan Bambu Tradisional dengan  perendaman Dalam Air, International Development Research Center Ottawa,  Canada  Yance I.M dan I Ketut.N.P. 1997. Pedoman Identifikasi Jenis Kayu di Lapangan, Yayasan Prosea Bogor, Pusat Diklat Pegawai & SDM Kehutanan, Bogor

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: